Lampung Selatan, Memoterkini.com – PPS yang juga menjabat sebagai Kasie Pemerintahan desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Soni Fauzi alias Oji diduga telah melakukan pemotongan anggaran untuk KPPs.

Informasi tersebut disampaikan oleh beberapa KPPs kepada ini, saptu (17-02-2024). Menurut mereka seluruh KPPS dari 22 TPS, uang operasionalnya dipotong Zoni Fausi masing-masing 900 ribu dari setiap TPS dengan alasan untuk biaya printer, Lpj dan transfer. Pemotongan ini lewat ketua KPPs. PPS mengdoktrin ketua KPPs harus bisa mengkondisikan anggotanya agar jangan sampai tahu besaran operasional untuk TPS masing-masing.

Dijelaskan sumber lagi, “saya pikir anggaran yang terang benerang dan sangat mudah diakses oleh publik, masih saja PPS berani melakukan penyimpangan. Harapan kami dengan kondisi pemerintahan Desa Tanjung Baru yang kurang senang dikritisi warganya.

Sehingga bila berani kritis akan berdampak yang kurang baik pada warga tersebut, maka hanya kepada orang-orang yang mau angkat ketimpangan kami berharap. “Kalau kami komplen apalagi teriak-teriak, pasti kami akan diintimidasi,” keluhnya.

Disampaikan Sumber bahwa info pemotongan hanya diketahui ketua KPPs, sementara anggota KPPs tidak menyadari operasional mereka dipotong karena tidak pernah dijelaskan terkait besaran operasional yang mereka terima.

Tidak sebatas itu, pantarlih dipotong 270 ribu per orang. “Sebelum KPPS kan ada pantarlih juga. Nah disitu juga orang ini (Oji-red) sudah melakukan pemotongan yang tidak logis” jelas Sumber.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

“Uang kouta sebesar 100 ribu juga tidak direalisasiian, honor dua kali masing-masing dipotong 70 ribu setiap anggoata KPPs” silakan ditanyakan dengan anggota pak, ini fix bukan dugaan” tambahnya.

Menurut info yang saya dapat dari salah satu anggota KPPs terkait pemotongan Operasional KPPS dgn rincian :
500 ribu untuk printer
320 rb untuk LPJ
10.000 x 9 = 90 rb untuk Suplemen
10.000 x 9 = untuk Adm Transfer.

Pemotongan tersebut diambil dari biaya operasinal dari setiap TPS yang berjumlah Rp.4.364.000,-. Pranteknya setiap TPS hanya menerima Rp. 3.300.000,- jadi setiap TPS dipotong Rp. 1.000.000,-

Sementara Heru selaku PPK kecamatan Merbau Mataram yang diminta tanggapan via telpon sabtu 17 februari 2024 oleh ini menjelaskan bahwa tidak ada keterlibatan dalam pemotongan operasional KPPs, karena tersebut ditransfer langsung melalui rekening PPS. Dan Heru mengaku bahwa sudah sering mengingatkan agar PPS jangan pernah memotong anggaran untuk KPPs.

“Terima kasih infonya bang, saya akan segera menghubungi PPS Tanjung Baru. Kami selaku PPK tidak terlibat dalam pemotongan angaran tersebut, karena biaya operasional TPS dan KPPs langsung di Transfer ke rekening PPS. Dan saya sudah sering mengingatkan PPS agar supaya tidak menotong operasional KPPs” terang Heru kepada ini Sabtu,(17/2/2024).

Sementara bila mengutif keterangan ketua Ansurasta Razak dari laman jejak kasus yang terbit minggu 18-02-2024, akan menidak tegas oknum PPK dan PPS yang memotong operasional.

“Sejak awal kami telah menegaskan, dari pimpinan atau komisioner beserta jajaran kabupaten Lampung Selatan bahwa jangan ada pemotongan – pemotongan terhadap anggaran yang diturunkan untuk KPPS” tegasnya.

Sementara meskipun berulang kali dihubungi via telpon untuk dimintai tanggapannya, Soni Fausi selaku PPS Tanjung Baru, sampai ini dimuat, yang bersangkutan tidak memberikan penjelasan. (Tim)