Jepara, Memoterkini.com – Dugaan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja menjadi momok menakutkan bagi para pekerja saat ini. Sebagaimana salah satunya yang terjadi sama Wahidin Said yang telah lama bekerja di Ocean View Jepara yang lokasinya berada di Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.

Sebagai informasi, Ocean View usahanya bergerak dibidang pelayanan jasa penginapan dan restoran dan punya kapal

Saat dikonfirmasi (nahkoda kapal) Wahidin said mengatakan bahwa dirinya telah bekerja selama 5 tahun 1 bulan di perusahaan tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut, pihaknya, wahidin said merasa sangat dirugikan, karena hak-haknya sebagai pekerja sampai saat ini belum terpenuhi. “Saya di PHK, dan tidak dapat pesangon”, katanya. Dirinya berharap, adanya itikad baik dari perusahaan atas pemberian pesangon yang sudah menjadi haknya dan uang 21 juta lebih buat beli sperpat kapal di ganti.
Pemilik Ocean View Diduga Enggan Membayarkan Hak Pesangon Karyawannya

Terpisah, Pemilik Ocean View Farah Elifirajun saat dikonfirmasi (via whatsapp ) mengatakan bahwa selama Wahidin bekerja di perusahaannya, banyak sekali kerugian yang ditimbulkan atas tindakannya. “Lebih jelasnya hubungi langsung saja pengacaraku”, ungkapnya.

Pihaknya bahkan merasa tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang ada.

Wahidin said menyangkal itu tidak benar perkataan farah Elifirajun hanya ingin menghindar dari tanggung jawab. sebagai pemilik perusahaan cv. Ocean view Residence ingin lepas dari tanggung jawab .dan haknya pekerja yang sudah keluar uang 21.jt lebih harusnya dikembalikan dan pesangonya juga harus di penuhi.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Terpisah, Ujatko dari Lembaga Perlindungan Konsumen Putra Lawu, saat ditemui dikantornya (lantai 2 scj), mengatakan kalau hak-hak pekerja itu sudah diatur dalam peraturan perundangan yang ada. Dalam Undang-Undang nomor 13/2003 tentang ketengakerjaan, sangat jelas dikatakan dalam pasal 156 ayat 1 disebutkan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. “Hak itu harus dibayarkan”, ungkap Ujatko.

Lebih lanjut dia menerangkan, penegasan terkait hak dalam pemutusan hubungan kerja, itu ada juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, dalam pasal 40 ayat 1 dikatakan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan;
membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak yang seharusnya diterima. “kalau tidak dibayarkan, kita akan berkirim surat ke dinas terkait”, tambahnya.(Shodik/Tim)