Jakarta,memoterkini — Perkumpulan Wartawan (PWMOI) soroti dugaan penyelewengan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) yang diduga dikorupsi beberapa oknum PWI (Persatuan Wartawan ) Pusat senilai Rp. 2 Milyar dari (Badan Usaha Milik Negara), sebagai hibah dan/ atau disalurkan melalui PWI.

“Rusak sudah kredibilitas wartawan yang dibanggakan selama ini. Wartawan dan PWI yang diharapkan sebagai benteng pengawas dari banyak penyelewengan dan korupsi, kini malah justru diduga terlibat korupsi,” tegas Ketua Umum PWMOI, HM. Jusuf Rizal,SH kepada di Jakarta.

PWMOI Soroti Berkedok UKW, Beberapa Orang Oknum Pengurus PWI Pusat Diduga Selewengkan Dana Hibah Kementrian BUMN Rp.2 Milyar

Sebagaimana informasi yang beredar Sasongko selaku Ketua DK (Dewan Kehormatan) Persatuan Wartawan (PWI) Pusat, membuka borok dugaan korupsi itu. Disebutkan beberapa orang oknum PWI Pusat diduga menyelewenangkan (Badan Usaha Milik Negara), sebagai hibah dan/ atau disalurkan melalui PWI senilai Rp. 2 milyar.

Skandal penyelewengan di PWI tersebut mulai merebak menyusul bocornya informasi terkait adanya cash back dari yang diberikan oleh Kementerian .

Menurut Jusuf Rizal, penggiat anti korupsi berdarah -Batak itu, dari total Rp. 6 miliar untuk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di berbagai pelosok tanah air, sekitar Rp. 2 Miliar diduga menjadi ajang bancakan pengurus teras PWI Pusat.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Dikatakan sebesar Rp. 6 Miliar itu semula untuk keperluan UKW di 30 provinsi hingga Juli 2024 guna meningkatkan kompetensi para wartawan. Dari 30 propinsi baru terealisasi UKW di 10 provinsi.

“DK PWI Pusat sedang membahas dan mendalami masalah tersebut dan putusannya setelah lebaran. Semua mengacu pada aturan-aturan organisasi dan tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah,” ungkap Sasongko dalam keterangannya.

Lebih lanjut, tutur Sasongko total CSR sebesar Rp. 6 Miliar untuk UKW. Sudah diambil Rp 4,6 Miliar dalam beberapa termin. Rinciannya, Rp1,8 miliar, Rp1,8 miliar, dan Rp1 miliar. Dan disebutkan oleh para pelaku, yang dikorupsi itu ada yang dibungkus seolah-olah permintaan cash back dari perantara oknum di kementrian.

Sedangkan Jusuf Rizal menyebutkan kasus ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seban ini merusak nama baik wartawan dan institusi PWI. PWMOI akan memproses hukum dugaan korupsi ini. Bahkan menurutnya, PWMOI juga mendesak perlunya audit penggunaan di Dewan Pers yang dananya dikucurkan pemerintah setiap tahun bisa mencapai Rp. 70 Milyar. (Red)