Memoterkini.com, – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Wartawan (IWOI) NR. Icang Rahardian, SH menghadiri rapat koordinasi yang digelar oleh DPD IWO Raya di RM. Kertanegara Jalan Kertanegara nomor 1 Klojen, Kota , Minggu (03/09/2023).

Rapat koordinasi ini selain untuk membahas program-program dari IWO , juga membahas verifikasi Dewan Pers.

Hadir dalam rakor ini antara lain, Ketua DPD IWO Raya Yuni Ektanta, Dewan Pembina Indra Setiyadi dan Darsono Kunto, Bidang Advokasi dan Hukum Yiyesta Ndaru Abadi, SH beserta jajaran pengurus DPD IWO Raya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketum DPP IWO NR. Icang Rahardian yang menjadi pembicara, menyebutkan bahwa, DPP IWO akan melakukan agenda untuk verifikasi Dewan Pers.

“DPP IWO mengagendakan verifikasi Dewan Pers, yang perlu kita persiapkan adalah tempat yang akan digunakan untuk menjamu Tim Dewan Pers, jumlah anggota (menurut Dewan Pers jumlah anggota minimal 500 konstituen), ada sekitar 14 Provinsi yang akan menjadi perwakilan IWO termasuk Raya,” jelasnya.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Icang Rahardian menyarankan agar Ketua DPD IWO Raya segera membentuk Koordinator Wilayah dan segera berkoordinasi dengan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Provinsi .

“Ketua DPD IWO agar segera menginventarisir jumlah anggota agar segera diberikan Juknis dan Juklak oleh Dewan Pers dan anggota yang diverifikasi harus memiliki karya yang diupload baik di cetak maupun ,” ucapnya.

Lebih lanjut, Icang Rahardian mengungkapkan, bahwa rencana pelaksanaan verifikasi Dewan Pers secara serentak akan dilakukan pada bulan Desember 2023, DPP IWO sendiri, menargetkan verifikasi Dewan Pers bisa rampung pada tahun 2024. Sedangkan Hari Peringatan Nasional (HPN) IWO akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 di Jakarta.

“Bagi anggota yang akan hadir di acara HPN IWO , untuk penginapan dan konsumsi akan ditanggung oleh panitia, sedangkan untuk biaya perjalanan ditanggung sendiri,” imbuhnya.

IWO bertekad untuk menjadi garda terdepan dalam melindungi para jurnalis. Untuk itu, IWO membangun paradigma baru dalam dunia jurnalistik dengan menerapkan sistem zero payment.

“Untuk mendukung paradigma baru yang positif, maka anggota IWO diharapkan dapat melakukan komunikasi yang aktif dengan stakeholder, melakukan podcast atau diskusi bersama pejabat, membuat panggung dan meramaikan panggung dengan karya jurnalistik yang berkualitas, membangun jaringan (network) yang luas dan tidak melakukan benturan dengan siapapun,” ujarnya.

Lanjutnya, harapannya kedepan, DPD IWO Raya dapat menjadi pilot project dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Jurnalis yang berkompeten.

“Pada dasarnya jurnalis tidak diwajibkan untuk mengikuti UKW (Uji Kompetensi Wartawan), namun dengan mengikuti UKW dapat menjadi parameter standarisasi kemampuan yang dimiliki jurnalis. Sementara tidak diwajibkan untuk verifikasi Dewan Pers, tetapi jika tersebut sudah terverifikasi maka akan ada nilai plus dan terdaftar di Dewan Pers,” pungkasnya. (tim Iwo i lamsel)