Lamongan, memoterkini — Proyek pembangunan jalan rabat beton di kawasan perkebunan Desa Banggle, Lamongan, menuai sorotan. Di lokasi, tidak ditemukan papan informasi proyek.
Akibatnya, masyarakat tidak bisa mengetahui sumber anggaran, nilai pekerjaan, volume, pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Kontrol sosial pun tertutup.
Sorotan makin tajam setelah konsultan pengawas ditanya soal sumber pembiayaan. Ia justru melempar pertanyaan itu ke kepala desa. Padahal pengawas semestinya memahami identitas proyek, spesifikasi, dan mutu pekerjaan yang diawasinya.
Di lapangan, sejumlah pekerja juga terlihat bekerja tanpa APD yang memadai. Padahal pekerjaan cor memiliki risiko kecelakaan. Pelaksana dan pengawas wajib menjelaskan bagaimana standar K3 diterapkan.
Sementara itu, Kepala Desa Banggle beralasan akses jalan sempit sehingga mobil dremulen tidak bisa masuk dan material harus dilangsir pakai dump truck. Alasan itu seharusnya sudah diantisipasi sejak perencanaan, termasuk soal metode angkut dan penjagaan mutu beton saat pelangsiran.
Inspektorat dan dinas teknis terkait didesak turun memeriksa. Tidak cukup hanya melihat hasil cor, tapi juga dokumen anggaran, perencanaan, spesifikasi, penugasan pengawas, hingga penerapan K3.
Sorotan ini bukan vonis adanya penyimpangan. Namun semua kejanggalan itu harus dijawab terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.
Media ini membuka ruang hak jawab bagi Kepala Desa Banggle, konsultan pengawas, pelaksana, dan dinas terkait. ( BLK )
