Lampung Selatan – Terkait pemberitaan beberapa KUPTD Puskesmas di Lampung Selatan yang rencana Studi Banding di luar kota pada tanggal 21 Januari, diduga menggunakan anggaran BLUD. Menjadi sorotan publik dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Lampung Selatan, salah satunya LSM KEKAR
PLT.Kadis Kesehatan menanggapi bahwa kegiatan tersebut bukan Study Banding melainkan Bimbing Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan di dua lokasi yakni, di Jakarta dan Jogjakarta.
Saat media ini mengkonfirmasi melalui pesan (WA), Hari Surya Wijaya, S.K.M., M.M selaku Plt. Kadis Kesehatan menyampaikan penjelasan terkait agenda tersebut, dirinya juga menyatakan adanya beberapa KUPTD keluar kota bukan melakukan Studi Banding tapi Bimtek.
“Kegiatan Bimtek ini resmi untuk peningkatan kemampuan managemen pengelolaan keuangan PPK BLUD puskesmas. Untuk peserta secara bertahap, mereka sifatnya bukan study Banding tapi pelatihan,”beber Hari selaku Plt. Kadis Kesehatan Lampung Selatan yang mendukung dalam kegiatan tersebut.
Selanjutnya Hari juga mengatakan, “kita komunikasi dan koordinasi saja. Kalau saya sifatnya untuk kebaikan peningkatan kinerja Puskesmas saya persilahkan dan dilaksanakan dengan Profesional,”tuturnya
“Lagian kegiatan tersebut dilaksanakan oleh lembaga kompeten dan mendapatkan sertifikat pelatihan,” jelasnya lagi.
Sementara menanggapi pernyataan, Plt. Kepala Dinas Kesehatan tersebut, Ketua LSM KEKAR justru makin banyak cecaran yang dipertanyakan. Haris S mempertanyakan apakah Bimtek pengelolaan BLUD Puskesmas di Lampung Selatan, baru kali ini saja ?
Patut diketahui, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mendorong seluruh Puskesmas di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan, punyai status sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah ini diambil, untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, meminimalkan permasalahan anggaran. Malah beberapa KUPTD di Lampung Selatan ini sepertinya bukan bisa mengatur pengelolaan anggaran yang benar, kami menilai terlalu jauh terlaksananya bimtek tersebut, yang jelas memakan anggaran lumaian fantastis, apakah Bintek tidak bisa terlaksana di daerah masing masing, lucunya lagi tanpa di kroscek malah langsung didukung oleh Plt. Kadis,” tutur Haris S
Sangat disayangkan, penerapan status BLUD di Puskesmas di Lampung Selatan, masih minim. Padahal, status BLUD memungkinkan Puskesmas untuk memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan.
“Kami minta, Puskesmas lebih fleksibel dalam memanfaatkan dana untuk kebutuhan operasional sehari-hari.
Dengan menerapkan status BLUD, Puskesmas tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga memiliki fleksibilitas dalam penggunaan anggaran untuk kelancaran pelayanan. Hal ini penting, karena sering kali Puskesmas di daerah terhambat dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal, akibat masalah anggaran yang belum cair atau terbatasnya dana operasional.
“Puskesmas berstatus BLUD dapat lebih mandiri, tidak bergantung sepenuhnya pada alokasi anggaran yang sering kali terlambat cair. Status ini memungkinkan Puskesmas untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan lebih fleksibel, serta lebih responsif dalam menghadapi kebutuhan mendesak dalam pelayanan kesehatan,” tambah Haris s
Tantangan dalam penerapannya cukup besar. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah terpencil, seringkali menjadi hambatan utama di Lampung Selatan, seharusnya yang harus dipikirkan bagaimana caranya pengelolaan dana untuk bisa memperlancar pelayanan pengobatan yang manfaatnya dirasakan masyarakat Lampung Selatan”Jelas Haris S
Lebih lanjut, Haris mengatakan sepertinya kondisi saat ini Dinas Kesehatan Lampung Selatan mengizinkan beberapa KUPTD dan bendahara ikut dalam serta bimtek dibandikan ketimbang kebutuhan Puskemas.
Yang lebih parahnya lagi informasi yang kami dapat, ada beberapa UPTD Puskesmas sudah diperbolehkan oleh oknum keuangan dinas untuk melakukan pencairan dana BLUD untuk support kegiatan bimtek tersebut walaupun mereka belum menerima SK untuk Tahun 2025.
“Intinya, patut diduga bendahara dibeberapa UPTD Puskesmas di Lampung Selatan sudah boleh mengambil anggaran BLUD walaupun Adm belum selesai,’ujar Ketua Kekar pada hari Rabu 22 Januari 2025
