Bojonegoro, memoterkini – Slogan pembangunan yang digembar-gemborkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro seolah menjadi ironi pahit bagi para kontraktor lokal.
Berdasarkan Vidio yang beredar dalam forum terbuka Sapa Bupati, sebuah pengakuan mengejutkan membongkar borok birokrasi yang selama ini tersimpan rapat. Yang mana Proyek daerah diduga kuat hanya milik mereka yang punya link orang dalam.
Olivia, perwakilan dari CV Emerad Kalga Investama, dengan berani menelanjangi praktik kotor yang terjadi di berbagai instansi.
Meski sudah mengantongi legalitas lengkap dan perizinan yang sah sesuai aturan negara, ia mengaku tetap dijegal oleh oknum pejabat.
“Di lapangan kami menghadapi kendala dari oknum pejabat di beberapa instansi yang meminta adanya rekomendasi orang dalam,” tegas Olivia di hadapan publik.
Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa kompetensi, profesionalitas, dan ketaatan pada hukum tidak lagi menjadi variabel utama dalam pembangunan di Bojonegoro. Dan nilai integritas kini diduga telah digantikan oleh sistem siapa kenal siapa.
Ketimpangan ini semakin menyayat hati ketika diketahui bahwa kontraktor lokal Bojonegoro justru lebih dihargai dan mendapatkan pekerjaan di kabupaten lain. Sementara di tanah kelahirannya sendiri, mereka hanya jadi penonton.
Tak hanya soal nepotisme, Olivia juga menyenggol adanya indikasi monopoli proyek. Ia menyoroti distribusi paket pekerjaan yang tidak sehat, di mana ada penyedia tertentu yang memborong banyak paket sekaligus.
“Penumpukan proyek pada satu tangan berpotensi besar menurunkan kualitas infrastruktur karena kurangnya fokus pengawasan. Pengusaha lain yang kompeten dibiarkan mati suri tanpa kesempatan yang setara” tegas Olivia
Sementara hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak Dinas terkait maupun Bupati Bojonegoro belum bisa dikonfirmasi soal dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dibongkar Olivia tersebut.
Kendati demikian harapan publik akan adanya transparansi dan keadilan kini dilemparkan kembali ke meja Bupati. Publik kini bertanya-tanya, Apakah pemerintah berani menyikat habis oknum orang dalam tersebut, atau justru membiarkan praktik premanisme birokrasi ini terus menggerogoti uang rakyat.
Alasannya Bojonegoro tidak butuh sekadar pembangunan fisik jika di dalamnya keropos oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Jangan sampai anggaran daerah yang melimpah hanya menjadi ajang bancakan para elite dan kroninya, sementara pengusaha lokal yang jujur harus terusir dari rumahnya sendiri.
